KOMUNIKASI SOSIAL KODIM 0726 SUKOHARJO DENGAN KOMPONEN MASYARAKAT



Kamis (5/3/2015) Dengan tema “Kewaspadaan masyarakat terhadap radikalisme dan anarkisme “ Ratusan  komponen masyarakat wilayah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan komunikasi sosial  bertempat di Makodim 0726/Sukoharjo.  Hadir dalam acara tersebut Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Inf Riyanto, S.I.P, Kapolres Sukoharjo AKBP Andy Rifai, S.I.K, SH, Wakil Bupati Sukoharjo Drs. Haryanto MM, Kepala kejaksaan Negeri Sukoharjo Joko Santoso, SH, M.Hum, Ketua pengadilan Negeri Sukoharjo Sumantono, SH.,MH, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ormas se-Kabupaten Sukoharjo.

Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Inf Riyanto, S.I.P dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kab. Sukoharjo dalam silaturahmi dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan Negara. Mencermati situasi yang berkembang di masyarakat saat ini kita patut prihatin maraknya gejolak aksi anarkisme dan radikalisme di masyarakat kita, hal ini di sebabkan makin kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan rasa Nasionalisme sehingga sangat berpotensi terjadinya konflik vertikal dan horizontal yang dapat mengancam disintegritas bangsa. Hal ini dapat di minimalisir dengan cara komunikasi yang baik dengan seluruh komponen masyarakat yang berada di wilayah sukoharjo agar tercipta pemahaman yang sama terhadap betapa pentingnya pemberdayaan wilayah bagi kepentingan keamanan bersama. Tidak ada gejolak politik yang di takuti Negara barat selain bangkitnya gerakan Islam sehingga mereka memberi label gerakan radikalis Islam, kita semua tahu radikalisme muncul karena rasa ketidak adilan yang terjadi di masyarakat atau kelompok lain yang berbeda faham di rugikan sehingga muncul perlawanan, bagi mereka radikalisme dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan di samping itu Faktor emosi dan solidaritas keagamaan  memegang peran penting menumbuhkan radikalisme. Keberhasilan dalam membangun karakter bangsa berhasil apabila tercipta masyarakat yang bersikap dan bertingkah laku secara santun berdasarkan Pancasila, bersatu bersama dalam perbedaan Bhineka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa dapat kita wujudkan apabila ada kesadaran yang tinggi dari kita semua untuk dapat memahami perbedaan yang ada serta adanya toleransi yang tinggi untuk dapat menerima kenyataan bahwa adanya perbedaan itu sendiri.

Kapolres Sukoharjo AKBP Andy Rifai, S.I.K, SH  menyampaikan Pembangunan dapat berjalan jika ada jaminan keamanan sehingga infestasi dapat masuk dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dalam pencegahan dan penanggulangan kelompok radikal, dan perkembangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang menonjol saat ini adanya aksi-aksi teroris yang sangat meresahkan masyarakat, adanya aksi tindakan kekerasan dari kelompok ormas tertentu dalam menyampaikan aspirasinya, maraknya kejahatan konvensional curat, curas dan narkotika. Guna menanggulangi semua itu Polri tidak dapat berbuat banyak tanpa ada dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat . Dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat tidak semuanya harus di selesaikan secara hukum. Siruasi aman bukan karena TNI dan Polisinya hebat tetapi karena kesadaran masyarakatnya yang tinggi untuk menjaga keamanan.

Wakil Bupati Sukoharjo Drs. Haryanto, MM dalam sambutannya mengatakan forum komunikasi sosial dengan komponen masyarakat yang di selenggarakan oleh Kodim 0726 Sukoharjo menjadi anjang yang bermanfaat. Sinergitas TNI, Polri, Pemerintah dan komponen masyarakat menjadi pondasi dalam membangun Sukoharjo. Demokrasi  telah membawa Indonesia ke dalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan berkerakyatan, hal tersebut harus di imbangi dengan pendewasaan dalam berdemokrasi dan berpolitik, kemerosotan moral bangsa dan berkembangnya nuansa disintegrasi sesungguhnya bukan sebuah kondisi yang muncul begitu saja namun ada faktor yang melatar belakangi antara lain kesenjangan sosial ekonomi, munculnya ketidak pastian/ketidak adilan hukum, kemiskinan dan pengangguran, fanatisme kedaerahan dan keagamaan. Agar krisis moral, nasionalisme dan wawasan kebangsaan tidak berkepanjangan maka telah di sepakati empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu : Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Di perlukan peran aktif pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi permasalahan krisis moral, nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sedang terjadi saat ini lewat media pendidikan, pengambilan kebijakan harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat .