Plt KNPI ( Komite Nasional Pemuda
Indonesia) Kabupaten Sukoharjo Hendrianto SE dalam sambutanya menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan sangat
mutlak dibutuhkan masyarakat dewasa ini. Dimana, lanjut dia, Indonesia akan
semakin kuat dan kokoh jika segenap warga negara memahami dan
mengimplementasikan nilai-nilai patrotisme, menjunjung tinggi nasionalisme dan
pluralitas suku, bangsa dan budaya. Ketika masa perang kemerdekaan, kata dia,
pemuda berjuang untuk meraih kemerdekaan dengan bertempur melawan penjajah,
berkorban jiwa dan raga. Tapi, lanjutnya, kini 70 tahun Indonesia merdeka,
pemuda di tuntut untuk berkonstribusi dalam mengisi kemerdekaan dengan
pembangunan. “Membangun bukan hanya ditataran fisik bangunan, tapi jauh dari
itu pembangunan seutuhnya adalah tentang membangun manusia secara utuh.
Membangun sumber daya manusia, memiliki keilmuan, kecakapan hidup dan pastinya
mandiri secara pemikiran dan ekonomi,”
Kasdim 0726 Sukoharjo Mayor Inf Nunung
Wahyu Nugroho SE sebagai
pembicara membahas tentang pentingnya meningkatkan rasa cinta tanah air di
tengah kehidupan masyarakat, terlebih kaum muda.
“Degradasi terhadap cinta tanah air dan bangsa semakin meluas dan
meningkat. Ini keberadaan paham komunis telah dilarang negara seperti diatur
dalam TAP MPRS No 25 Tahun 1966 tentang kedudukan hukum pembubaran PKI dan
ajaran-ajaran komunisme. "Pada ketentuan itu disebutkan secara tegas bahwa
keberaaan PKI di Indonesia dilarang," tambahnya. Ketentuan tersebut pun
masih ditambah hadirnya TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa, larangan
terhadap paham komunis di Indonesia tetap berlaku.
"Oleh karenanya, aparat penegak hukum memiliki landasan hukum yang sangat kuat untuk memeriksa dan memproses pihak-pihak yang berupaya menyebarkan paham komunisme di Indonesia," paparnya. "Secara yuridis, aparat seharusnya lebih sigap dalam mengantisipasi kemunculan kembali paham komunisme di Indonesia. Tindakan ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat," tandasnya.
Ketua FPI Surakarta Khoirul Rus Suparjo dalam pernyataanya mengatakan Dengan makin berkembangnya wacana permintaan maaf Negara kepada PKI dan menguatnya gerakan sosial politik yang berazaskan pada ideologi komunisme, maka kami menyampaikan beberapa pandangan bahwa saat ini terdapat upaya – upaya pemutarbalikan fakta yaitu dengan menjadikan PKI (Partai Komunis Indonesia) beserta anggota dan simpatisannya adalah merupakan korban kejahatan oleh Negara, TNI dan Umat Islam. Pandangan dan serbuan informasi yang memposisikan PKI beserta anggota dan simpatisan adalah korban telah disebarluaskan secara massif, sistematis dan terstruktur melalui berbagai sarana, mulai dari media massa, baik cetak maupun elektronik. Upaya rekonstruksi sejarah keganasan dan kebiadaban PKI ini, bahkan mulai masuk kedalam kurikulum pendidikan dengan menghapus berbagai mata pelajaran yang menggambarkan kekejaman PKI. Agenda utama rekonstruksi sejarah dengan memposisikan PKI sebagai pelaku kejahatan menjadi seolah PKI korban kejahatan, adalah untuk melegalkan ideolog komunis berkembang di Indonesia dan membangkitkan kekuatan politik komunis baik dalam bentuk Partai maupun organisasi massa.
"Oleh karenanya, aparat penegak hukum memiliki landasan hukum yang sangat kuat untuk memeriksa dan memproses pihak-pihak yang berupaya menyebarkan paham komunisme di Indonesia," paparnya. "Secara yuridis, aparat seharusnya lebih sigap dalam mengantisipasi kemunculan kembali paham komunisme di Indonesia. Tindakan ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat," tandasnya.
Ketua FPI Surakarta Khoirul Rus Suparjo dalam pernyataanya mengatakan Dengan makin berkembangnya wacana permintaan maaf Negara kepada PKI dan menguatnya gerakan sosial politik yang berazaskan pada ideologi komunisme, maka kami menyampaikan beberapa pandangan bahwa saat ini terdapat upaya – upaya pemutarbalikan fakta yaitu dengan menjadikan PKI (Partai Komunis Indonesia) beserta anggota dan simpatisannya adalah merupakan korban kejahatan oleh Negara, TNI dan Umat Islam. Pandangan dan serbuan informasi yang memposisikan PKI beserta anggota dan simpatisan adalah korban telah disebarluaskan secara massif, sistematis dan terstruktur melalui berbagai sarana, mulai dari media massa, baik cetak maupun elektronik. Upaya rekonstruksi sejarah keganasan dan kebiadaban PKI ini, bahkan mulai masuk kedalam kurikulum pendidikan dengan menghapus berbagai mata pelajaran yang menggambarkan kekejaman PKI. Agenda utama rekonstruksi sejarah dengan memposisikan PKI sebagai pelaku kejahatan menjadi seolah PKI korban kejahatan, adalah untuk melegalkan ideolog komunis berkembang di Indonesia dan membangkitkan kekuatan politik komunis baik dalam bentuk Partai maupun organisasi massa.
Yayasan komunis yang
berkedok kemanusiaan ini jelas dan terang benderang memiliki agenda untuk
merekonstruksi sejarah serta melakukan gerakan politik yang berbasiskan
ideologi komunisme yang dikamuflase sebagai ideologi MDH (Materialisme
Dialektika Historis), dan juga melakukan regenerasi dan kaderisasi guna
menyebarluaskan ideologi komunisme dikalangan anak muda. Hal ini berarti kaum
Komunis di Indonesia kembali menggunakan taktik gerakan bawah tanah atau
kamuflase politik dalam menyebarkan Ideologi Komunis sekaligus membangun
kekuatan politik melalui mantel kemanusiaan.
