.
LIMA KEMAMPUAN TERITORIAL : 1. Kemampuan Temu cepat Lapor cepat ¦ 2. Kemapuan Manajemen Teritorial ¦ 3. Kemampuan Penguasaan Wilayah ¦ 4. Kemampuan Perlawanan Rakyat ¦ 5. Kemampuan Komunikasi Sosial ¦ LIMA KEMAMPUAN TERITORIAL : 1. Kemampuan Temu cepat Lapor cepat ¦ 2. Kemapuan Manajemen Teritorial ¦ 3. Kemampuan Penguasaan Wilayah ¦ 4. Kemampuan Perlawanan Rakyat ¦ 5. Kemampuan Komunikasi Sosial ¦

Wednesday, August 8, 2018

PARA DANRAMIL DAN BATI TUUD JAJARAN RAKOR DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

Sukoharjo (08/08/18) Pada hari Selasa (07/08) pukul 09.30 - 13.30 bertempat di Hotel Sarila Jln. Jendral Sudirman Desa Jombor Kec. Bendosari Kabupaten Sukoharjo, Kapten Czi Hartono mewakili Komandan Kodim 0726/Sukoharjo dan para Danramil serta para Bati Tuud jajaran Kodim 0726/Sukoharjo mengikuti Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendorong peran petani dan pelaku usaha perberasan dalam optimalisasi penyerapan gabah / beras di Kabupaten Sukoharjo tahun 2018.


132 orang hadir dalam Rakor ini, diantaranya bapak Purwadi S.E, M.M (wakil bupati Skh), Kapten Czi Hartono mewakili Komandan Kodim 0726/Skh, Iptu Yulianto mewakili Kapolres Sukoharjo, bapak Wisnu Sancoyo kepala gudang bulog dewan surakarta mewakili Kabulog Sukoharjo, ibu Uyun Hermawati SH, MH ( moderator ), Ir. Sadi ( kabid. Ketersediaan dan kerawanan pangan Propinsi Jateng ), bapak Sriyono SE.MM ( kepala dinas pangan Sukoharjo ), Se-Danramil Kodim 0726/ Skh, para Bati Tuud Jajaran Koramil, para Perwakilan petani dan Gakpoktan dan pelaku usaha besar Sukoharjo.




Ketua penyelenggara Widodo S.H, M.H ( Asisten 2 ketahanan pangan Kabupaten Sukoharjo melaporkan bahwa acara ini pada intinya upaya optimalisasi percepatan serapan gabah / beras petani dan Dinas Pangan Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 7 agustus 2018 dengan peserta 132 orang dari berbagai dinas terkait, petani, gakpoktan dan pengusaha beras Sukoharjo.

Diharapkan bisa mendengarkan beberapa paparan dan arahan dari Bapak Wakil Bupati di mohon berkenan memberikan pengarahan dan membuka secara resmi Acara Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan bapk Purwadi SE, M.M mewakili Bupati Sukoharjo menyampaikan bahwa Kegiatan pembangunan ketahanan pangan sudah bersinergis antara petani, kelompok tani, gakpoktan, TNI - AD dan Bulog untuk mendukung swadaya pangan nasional. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi produksi pangan masih tergantung musiman dan juga lokalisasi masih terpusat di Jawa apabila ini tidak segera di antisipasi akan bisa menimbulkan ketidakseimbangan pangan.

"Penyerapan gabah oleh petani ke bulog yang di bantu oleh TNI- AD dan ini sudah berjalan dengan baik supaya lebih di intensifkan agar bisa mewujudkan swasembada pangan nasional," Kata Wakil Bupati.

Kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari Kabid Ketersediaan dan kerawanan pangan Propinsi Jateng, Ir. Sadi tentang Harga Gabah/Beras PSO (MEDIUM) Berdasarkan Inpres RI NO.5/2015, disampaikan bahwa pembelian masih mengacu INPRES RI No 5 Tahun 2015 Tentang Kabijakan Pengadan Gabah/Beras dan Penyalaran Beras oleh Pemerintah Tanggal 17 Maret 2015. Serapan gabah Bulog Diver jateng dari tahun 2016 s.d 2018 tentang target, realisasi dan prosentase capaian target.

Bapak Sriyono , SE, MM kepala dinas pangan Sukoharjo memaparkan Upaya Percepatan Sergap/Beras. Memaparkan seputar potensi produksi beras, proses penggilingan dan kondisi di lapangan bahwa permintaan pasar relatif tinggi, banyak hasil produksi keluar Kabupaten Sukoharjo pada saat panen sebagian beras yang dihasilkan masih masuk ke pasar untuk memenuhi kebutuhan.

Disampaikan juga bahwa permintaan pasar Harga di pasar lebih tinggi, sehingga Bulog tidak mampu menyerap (harga fleksibilitas beras Rp 8.030,-) Panen saat hujan mengakibatkan kadar air panen juga tinggi, sehingga tidak bisa diterima Bulog Gudang Bulog terbatas (Distribusi Rastra diganti BPNT ).

Sementara itu bapak Wisnu Sancoyo kepala gudang bulog Sub Divre Surakarta memaparkan Kendala penyerapan gabah yaitu Bulog Sub Divre Surakarta masih kesulitan menyerap gabah petani karena harga gabah petani lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah. Kendala kedua, karena sulitnya mendapatkan bahan baku berupa gabah atau beras asalan, untuk diproses menjadi beras standar dan disetor ke gudang Bulog,sebagaimana ketentuan teknisnya. Ketiga, karena terkendala oleh menipisnya stok beras yang ada di rumah-rumah jasa penggilingan padi atau rice mill. Dari hasil monitoring langsung ke lapangan oleh para petugas Subdrive. Surakarta, ternyata itu telah dikuasai oleh mitra kerja (MKP).